Sinergi Advokasi Pengadaan

Latar Belakang

LBH Pengadaan Publik Indonesia merancang kegiatan seminar online dengan fokus pembahasan seputar isu hukum dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan ini dirancang sebagai langkah awal realisasi dari salah satu maksud dan tujuan didirikannya Yayasan LBH Pengadaan Publik Indonesia, yaitu melakukan dan menyelenggarakan pelatihan terkait hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Baik Pengguna Jasa maupun Penyedia kerap memiliki kekhawatiran tersendiri dalam memahami potensi risiko hukum yang dapat muncul selama proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, seminar online ini dirancang secara khusus agar penyampaiannya mudah dipahami tanpa menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau berat, karena kegiatan ini terbuka untuk semua kalangan dengan latar belakang pendidikan apa pun yang ingin memahami atau terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MAKSUD KEGIATAN

Kegiatan seminar online ini dinamai dengan SIAGA yang dibentuk dari rangkaian kata Sinergi Advokasi Pengadaan. Akronim SIAGA mempunyai makna bahwa LBH Pengadaan selalu siaga mendampingi dan memberi edukasi terkait isu hukum pengadaan.

🎯 TUJUAN KEGIATAN SIAGA

Meningkatkan pemahaman hukum pengadaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa, baik di sektor pemerintah maupun swasta.
Membangun kesadaran hukum dan etika pengadaan agar proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menegaskan komitmen LBH Pengadaan untuk selalu siaga dalam memberikan pendampingan dan edukasi hukum di bidang pengadaan barang dan jasa.

SASARAN PESERTA

PEJABAT TATA USAHA NEGARA (PPK)

PA, KPA, PPK, POKJA, Pejabat Pengadaan atau pejabat fungsional pengadaan lainnya. Alasan : karena berperan langsung menjalankan proses pengadaan sehingga perlu memahami risiko hukum pengadaan.

KONTRAKTOR, KONSULTAN, PENYEDIA BARANG/JASA LAINNYA

Alasan : karena sering terjebak persoalan kontrak, sanksi, atau masalah hukum dalam proses pengadaan.

APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)

Alasan : karena berperan penting dalam pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

AKADEMISI, PENELITI, MAHASISWA HUKUM / ADMINISTRASI PUBLIK

Alasan : guna memperkaya pemahaman akademik dan riset mengenai hukum pengadaan.

MASYARAKAT UMUM YANG BERMINAT PADA ADVOKASI HUKUM PENGADAAN

Alasan : seminar online terbuka untuk semua kalangan yang ingin belajar dan berkecimpung dalam pengadaan