Berita

Jakarta -

Pemerintah telah menyiapkan program untuk memborong produk-produk UMKM yang terimbas pandemi COVID-19. Tak tanggung-tanggung jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program ini sampai mencapai Rp 287 triliun.

"Itu ada Rp 287 triliun belanja pemerintah dialokasikan untuk UKM," ungkap Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit kepada detikcom, Sabtu (17/10/2020).

Awalnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan bahwa rencana dana yang akan digelontorkan mencapai Rp 321 triliun. Namun, menurut Victoria, jumlah tersebut terus berubah tergantung realisasinya.

"Nilai terus berubah. Karena kalau sudah terealisir nilainya berubah. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang mencatat transaksinya secara pasti," ucapnya.

Dana itu akan dialirkan untuk meluncurkan Bela Pengadaan dan Laman UMKM di Laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Pasar Digital (PADi) UMKM (platform digital untuk BUMN dan UMKM). Sisanya itu, untuk dipergunakan sebagai modal belanja pemerintah terhadap produk-produk UMKM di laman tersebut.

"Kalau Rp 200 triliunan ini diambil UKM kan sudah pasar yang bagus kan," sambungnya.

Sekarang UMKM bisa menginput produk-produknya di LKPP dalam bentuk e-catalog dan pemerintah tinggal memilih ingin membeli produk apa saja yang dibutuhkan disesuaikan dengan yang sudah disetor di Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Tak hanya pemerintah, BUMN juga didorong melakukan aksi serupa lewat paltform PADi. BUMN diminta mengalokasikan belanja modal (capex) di bawah Rp 14 miliar untuk diserahkan ke UMKM.

"Demikian juga BUMN, BUMN juga sudah menetapkan bahwa belanja di bawah sekian miliar itu (Rp 14 miliar) untuk UKM, itu nilainya juga besar, artinya ini suatu peluang bagi UKM untuk menjadi penyedia barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintan," paparnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberi bocoran soal program pemulihan ekonomi nasional. Program yang akan dicanangkan Presiden Joko Widodo itu menyasar para pelaku UMKM. Seperti apa bocoran program tersebut? Erick menjelaskan pemerintah akan hadir membeli produk dari UMKM sebagai upaya menangkis imbas pandemi COVID-19 yang mengguncang seluruh lini ekonomi.

"Ini yang sedang kita upayakan melalui program baru, yang nanti Pak Presiden akan bicara, bagaimana pemerintah hadir untuk beli produk UMKM. Apakah masker, APD, hasil perkebunan, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil pertanian, nanti pemerintah akan coba beli supaya daya beli meningkat dan produksi UMKM ada kepastian," ujar Erick, yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, saat mengunjungi kantor Bio Farma di Bandung, Selasa (4/8/2020).

Program itu, sambung Erick bertujuan untuk memberi kepastian produksi pada pelaku UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat. "Ini yang terus presiden dorong supaya bisa kembali, ada uang baru di masyarakat yang mengalir," ujarnya.

Selain itu, Erick mengungkapkan sejumlah strategi yang dilakukan pemerintah untuk menekan dampak negatif dari COVID-19 ini kepada ekonomi. Salah satunya dengan bansos produktif.

"Dengan program bagaimana yang tidak punya kerja, melalui Pra Kerja bisa dibantu, program padat karya yang akan berjalan luar biasa di tahun ini dan tahun depan, baik padat karya pangan, maupun padat karya lainnya, ini harus dijalankan," terangnya.

"Tapi ini pun tidak cukup kalau poin nomor dua tidak dilakukan, yaitu bantuan kepada UMKM, karena produksi yang di UMKM ini beda dengan tahun `98, jadi program UMKM itu sangat luar biasa, apakah bunganya ditunda, cicilannya ditunda, diberi modal kerja," kata Erick melanjutkan.

Namun, menurutnya yang kini menjadi prioritas utama adalah penanganan COVID-19, dengan ketersediaan vaksin agar masyarakat bisa lebih aman dalam menjalankan langkah ekonomi. "Tenang hidup, tenang tapi perlu disiplin," tutur Erick.